Belakangan, nama Zulkifli Hasan kembali jadi sorotan terkait bencana banjir dan longsor besar yang melanda beberapa wilayah di Sumatera. Tuduhan muncul menyebut bahwa kebijakan pembukaan lahan dan izin penebangan hutan pada era ia menjabat Kementerian Kehutanan RI (2009–2014) ikut menjadi pemicu kerusakan lingkungan yang kemudian berkontribusi pada bencana saat ini.
Menurut sejumlah unggahan di media sosial dan pernyataan pejabat daerah, termasuk seorang bupati, izin‑izin besar yang dikeluarkan dulu dianggap sebagai akar masalah: deforestasi massif, penebangan hutan, dan peralihan fungsi kawasan hutan. Tuduhan ini menimbulkan kemarahan publik dan jadi viral ketika sebuah video lama tentang pertemuan Zulkifli Hasan dengan seorang aktivis lingkungan global kembali beredar, seolah menjadi “bukti” bahwa kebijakan era dulu kini berdampak buruk.
Menanggapi keras tudingan tersebut, Zulkifli Hasan melalui podcast bersama Denny Sumargo diunggah pada 2 Desember 2025 menolak seluruh klaim. Ia menyindir bahwa tuduhan itu berlebihan dan mengada‑ada: “Kalau saya dikatakan Indonesia rusak karena Zulkifli Hasan, saya tersanjung. Begitu berkuasa kah saya?” tegasnya. Ia menegaskan bahwa Zulkifli bukanlah “tukang rusak lingkungan” dan mustahil seorang individu bisa dipersalahkan atas semua bencana lingkungan di Indonesia.
Lebih jauh, Zulkifli menjelaskan bahwa keputusan membuka lahan selama masa jabatannya adalah bagian dari kebijakan besar untuk mendukung produksi nasional: menyuplai kebutuhan pangan, komoditas, dan mengurangi ketergantungan impor bagi penduduk Indonesia yang jumlahnya lebih dari 280 juta jiwa. Ia bahkan mengaku sempat diberi saran ekstrem oleh seorang temannya untuk “membiarkan hutan saja dikelola alam,” namun menurutnya pilihan tersebut tidak realistis.
Pihak Partai Amanat Nasional (PAN), di mana Zulkifli aktif, juga ikut merespons menyebut tudingan itu sebagai narasi “tidak berdasar, hoaks, bahkan fitnah.” Mereka menyerukan agar publik lebih berhati‑hati menerima informasi viral tanpa verifikasi, terutama ketika isu lingkungan dan bencana seperti ini bisa dengan mudah disulap menjadi alat politik.
Menilik dinamika ini, wacana publik kini terbagi antara mereka yang menyerukan agar penyebab kerusakan lingkungan dilacak secara ilmiah dan transparan, dan mereka yang mempertanyakan relevansi menjadikan satu individu dari masa lalu sebagai kambing hitam atas bencana besar sekarang. Isu ini bukan sekadar tentang nama, melainkan juga tentang bagaimana kebijakan lingkungan masa lalu bisa berpengaruh jangka panjang dan bagaimana kita memberi tanggung jawab secara adil dan rasional.