Aspek Hukum Fintech Syariah  

Seperti yang kita ketahui tentu saja telah hadir berbagai produk Syariah yang kiat mempermudah pencinta produk Syariah dalam memilih produknya sendiri. Salah satu produk tersebut terdapat pada produk fintech atau yang dikenal sebagai financial technology berbasis Syariah yang akan dibahas aspek hukumnya pad artikel ini.

Aspek Hukum Fintech Syariah

Fintech Indonesia adalah salah satu bagian fintech yang memiliki unsur produk fintech Syariah di dalamnya. Oleh sebab itu, perlu dipertimbangkan berbagai aspek hukum fintech Syariah tersebut agar anda semakin mantap dalam menggunakan dan memilih produk Syariah ini. Adapun aspek – aspek hukum yang dimaksud tersebut antara lain:

1) Kaidah Keagamaan

Tentu saja jika berbicara tentang produk Syariah akan melibatkan tentang kaidah keagamaan, baik agama Islam maupun agama lainnya yang juga menekankan tentang penggunaan produk Syariah. Hal inilah yang menjadi aspek hukum penggunaan dan pengeluaran produk fintech Syariah tersebut. Adapun aspek hukum tersebut dipelajari dari kitab – kitab keagamaan dan dikaji lagi hingga dapat diaplikasikan kedalam sejumlah peraturan hukum penggunaan fintech Syariah.

2) Kaidah Hukum Syariah

Selain dari kaidah keagamaan yang menjadi patokan langsung dalam penggunaan produk fintech Syariah tersbeut, tentu saja kaidah hukum Syariah menjadi output hasil kajian kaidah keagamaan. Kaidah hukum Syariah ini dipublikasikan ke sejumlah peraturan seperti peraturan

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117 Tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah dan peraturan – peraturan lainnya yang menjadi patokan dalam penggunaan produk fintech Syariah tersebut.

3) Aturan – Aturan Kenegaraan

Bukan hanya dari kaidah hukum keagamaan dan Syariah, kaidah hukum di Indonesia juga wajib dikaitkan sebagai patokan dalam penggunaan fintech. Salah satu patokan tersebut dikeluarkan oleh OJK yaitu (POJK) 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Penjelasan – penjelasan tentang payung hukum di atas dapat anda jadikan sebagai acuan untuk mempertimbangkan penggunaan fintech Syariah tersebut. Jadi, melalui penjelasan di atas apakah. Anda tertarik menggunakan fintech Syariah?