Jakarta kembali dilanda banjir parah yang menggenangi sejumlah wilayah dan mengganggu aktivitas masyarakat. Fenomena cuaca ekstrem serta hujan deras yang mengguyur ibu kota menjadi faktor utama terjadinya banjir dalam beberapa hari terakhir ini, termasuk banjir yang terjadi di sejumlah titik jalan protokol seperti Jalan DI Panjaitan di Cawang yang menyebabkan kemacetan parah saat jam pulang kerja.
Di tengah kondisi tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan penjelasan terkait upaya penanganan banjir serta merespons sorotan publik soal penggunaan infrastruktur penanganan banjir, termasuk sumur resapan sebuah program yang sempat gencar digalakkan pada masa pemerintahan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Pramono menyatakan bahwa Pemprov DKI tidak berencana membuka sumur resapan baru untuk mengatasi banjir. Menurutnya, langkah yang dilakukan saat ini adalah memaksimalkan sumur resapan yang sudah ada di berbagai titik di Jakarta sambil fokus pada penanganan banjir jangka pendek dan panjang lainnya. “Kan sumur resapan pernah dibuat, yang ada itu ya kita manfaatkan,” katanya saat ditemui di kawasan Jakarta Barat.
Selain sumur resapan, Pramono mengungkapkan bahwa penanganan terhadap banjir dilakukan melalui upaya Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk antisipasi jangka pendek dan melalui normalisasi sungai untuk mengurangi risiko banjir secara struktural dalam jangka panjang. Langkah-langkah ini dipilih mengingat curah hujan tinggi dan luapan air dari hulu yang menyebabkan debit air meningkat drastis sehingga sistem drainase dan sungai di ibu kota kewalahan menyalurkan air.
Pramono secara tegas juga mengatakan pihaknya belum merencanakan pembukaan sumur resapan baru meskipun sejumlah pihak masih mengaitkan program tersebut dengan potensi mengurangi genangan air di permukiman. Pramono memilih untuk lebih banyak mengoptimalkan program yang telah ada daripada menambah struktur baru di tengah kondisi darurat banjir.
Respons Pramono ini muncul di tengah kritik dan perdebatan publik soal efektivitas berbagai program penanggulangan banjir di Jakarta. Beberapa pengamat menilai bahwa sumur resapan memang hanya satu dari banyak solusi yang diperlukan untuk mengatasi banjir di ibu kota, terutama mengingat kondisi geografis Jakarta yang datar dan rentan terhadap limpasan air hujan yang cepat.
Sementara itu, langkah normalisasi sungai yang digalakkan Pemprov DKI mendapat perhatian sebagai salah satu upaya struktural jangka panjang untuk membantu aliran air sungai berjalan lancar ketika hujan deras melanda kota. Kebijakan ini mencakup pengerukan sungai dan peningkatan kapasitas aliran sungai utama di Jakarta usaha yang dianggap lebih permanen dalam menghadapi tantangan banjir.
Selain penanganan infrastruktur, banjir yang terjadi juga telah mendorong pemerintah untuk melakukan perbaikan infrastruktur jalan dan drainase di berbagai titik yang terdampak. Menurut laporan, ribuan lubang jalan dan kerusakan akibat banjir telah mendapat penanganan sementara oleh Dinas Bina Marga Jakarta, meskipun ini adalah solusi segera sebelum perbaikan permanen dilakukan.
Secara umum, pemerintahan Pramono memilih pendekatan ganda: langkah taktis untuk mengurangi dampak hujan ekstrem secara cepat lewat OMC dan perbaikan drainase, serta langkah strategis melalui normalisasi sungai yang diharapkan bisa mengurangi risiko banjir secara berkelanjutan di masa depan.
Namun, respons publik atas pernyataan Pramono pun beragam. Sebagian masyarakat menyambut positif fokus normalisasi sungai dan pemaksimalan sumur resapan yang ada, sementara sebagian lain menilai perlu ada solusi yang lebih komprehensif dan progresif untuk menangani banjir yang sering berulang di Jakarta. Mereka menilai bahwa perubahan iklim dan curah hujan ekstrem kini menjadi tantangan yang tidak bisa diatasi dengan pendekatan tradisional saja.
Pakarnya menunjukkan bahwa banjir Jakarta merupakan persoalan kompleks yang dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk pola hujan ekstrem yang kini cenderung terjadi dalam durasi singkat namun intens, yang menempatkan beban besar pada sistem drainase kota. Hal ini menuntut penanganan terpadu yang melibatkan kebijakan tata ruang, pengendalian aliran sungai, serta proteksi pada kawasan resapan air.
Selain itu, beberapa analis mencatat pentingnya keterlibatan komunitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam mengurangi dampak banjir, termasuk melalui edukasi mitigasi risiko dan pemanfaatan teknologi peringatan dini agar warga siap menghadapi potensi banjir di masa mendatang.
Kesimpulannya, banjir parah yang melanda Jakarta baru-baru ini tidak hanya menjadi tantangan infrastruktur, tetapi juga memicu diskusi soal efektivitas berbagai pendekatan penanggulangan banjir. Pernyataan Pramono yang menyinggung program sumur resapan era Anies serta fokus pada normalisasi sungai dan modifikasi cuaca menjadi bagian dari upaya yang lebih luas untuk mencari solusi terbaik guna menghadapi ancaman banjir di ibu kota.