Anies Baswedan menilai bahwa bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menempatkan pemerintah daerah pada posisi yang sangat berat. Banjir bandang dan tanah longsor dengan dampak luas membuat kapasitas daerah tidak lagi memadai untuk menangani seluruh persoalan yang muncul.
Menurut Anies, pemerintah daerah memang berada di garis depan penanganan bencana. Namun ketika skala bencana sangat besar, keterlibatan pemerintah pusat menjadi keharusan. Penetapan status bencana nasional dinilai sebagai mekanisme formal agar dukungan pusat dapat diberikan secara maksimal.
Ia menjelaskan bahwa tanpa status tersebut, daerah sering kali menghadapi keterbatasan dalam mengakses anggaran dan sumber daya. Padahal, kebutuhan di lapangan sangat besar dan mendesak. Mulai dari penyediaan logistik, perbaikan infrastruktur, hingga layanan kesehatan bagi korban.
Anies juga menyoroti persoalan koordinasi antarinstansi. Dalam situasi darurat, koordinasi yang lemah dapat menghambat distribusi bantuan dan memperlambat proses pemulihan. Dengan status bencana nasional, pemerintah pusat dapat memimpin koordinasi lintas kementerian dan lembaga secara lebih efektif.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa dampak bencana tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek. Banyak wilayah terdampak akan membutuhkan waktu lama untuk pulih sepenuhnya. Tanpa dukungan nasional, pemerintah daerah berisiko mengalami kelelahan fiskal dan administratif.
Anies juga menekankan pentingnya perhatian terhadap kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Kelompok ini membutuhkan perlindungan khusus yang sering kali sulit dipenuhi jika penanganan hanya mengandalkan kemampuan daerah.
Dalam pandangannya, penetapan status bencana nasional akan memberikan kejelasan arah kebijakan dan memperkuat kepercayaan masyarakat. Warga akan merasa bahwa negara hadir dan tidak membiarkan mereka menghadapi bencana sendirian.
Ia berharap pemerintah pusat dapat melihat kondisi di lapangan secara objektif dan mengambil keputusan yang berpihak pada korban. Bagi Anies, keselamatan dan masa depan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan penanggulangan bencana.